EKONOMI MANAGEMENT

Birokrasi dan Rekrutmen Politik
Birokrasi merupakan komponen penting bagi pelaksanaan kebijakan atau keputusan pemerintahsebagai output system politik, sedangkan rekrutmen politik dalam konsep system politik modern merupakan fungsi politik bagi partai politik untuk melakukan proses penempatan orang – orang tertentu dalam jabatan politik tertentu.

A. Birokrasi

1. Konsep Birokrasi

Konsep birokrasi bila di tinjau secara harfiah (etimology), berasal dari kata “bureau” dalam bahasa perancis, yang berarti “pelapis meju”. Secara historis, “bureau” digunakan pertama kali pada abab ke-18 di Eropa Barat. Konsep tersebut tidak hanya merujuk pada meje tulis, tetapi lebih pada kantor, semisal tempat kerja dimana pegawai bekerja , sedangkan kata imbuhan “cratia” atau “cratein” berasal dari bahasa Yunani, yang berarti “kekuasaan atau kepemimpinan”. Dengan demikian, birokrasi secara mendasar berarti kekuasaan perkantoran ataupun kepemimpinan dari strata kepegawaian (thoha, 2004).

Secara terminology, birokrasi memiliki beberapa pengertian. Sekurang – kurangnya terdapat tujuh pengertianyang terkandung dalam istilah birokrasi, yaitu:(1)rational organization, (2)organizational inefficiency, (3)rule of officials, (4)public administration, (5)administration by officials, (6)type of organization with specific characteristic and quality as hierarchies and rules, (7)an essential quality of modern society (Warwick,1975).

Menurut Weber birokrasi dapat di artikan menjadi dua macam pengertian, yaitu:
a. Birokrasi menunjukkan pada suatu organisasi di mana adanya pengerahan tenaga dengan teratur dan terus – menerus untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
b. Birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarki yang di tetapkan secara rasional untuk mengkoordinasi pekerjaan orang – orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas – tugas administrative.

Tipe ideal birokrasi yang di gambarkan Weber tersebut di rangkum oleh Martin Albrow (Warwick, 1975) dalam empat cirri utama, yaitu: (1)A hierarchical structure involving delegation of authority from the top bottom of an organization, (2)A series of officials positions officer, each having prescribed duties and responsibilities, (3)formal rules, regulations, and standards governing operations of the organization and behavior of its member, (4)technically qualified personel employed on a career basis, with promotion based on qualifications and performance.

Dari empat ciri utama dapatdi perinci lagi, birokrasi memiliki cirri dan pelaksnaannya sebagai berikut.
a. Adanya kewenangan yang tegas dan resmi berdasarkan peraturan – peraturan umum, batasan ketentuan hokum dan administrasi.
 Pembagian tugas sehari – hari secara resmi.
 Kewenangan dalam tugas resmi, diberikan secara langsung terbatas.
 Berdasarkan peraturan yang di susun sistematis, orang yang memenuhi persyaratan umum saja yang dapat di pekerjakan untuk melaksanakan tugas dan pelaksanaan hak – haknya.
b. Prinsip pertingkatan (hierarkis) dan derajat wewenang dengan system yang tegas dalam hubungan antara atasan dengan bawahannya; warga masyarakat dapat mengajukan peninjauan kembali keputusan lembaga rendahan oleh lembaga yang lebih tinggi.
c. Dokumen – dokumen tertulis (file) disusun dan di pelihara asli , salinannya harus di simpan dalam file tata usaha khusus.
d. Pelaksanaan birokrasi dalam bidang – bidang tertentu memerlukn latihan dan keahihan khusus para petugas.
e. Bila birokrasi telah berkembang dengan penuh maka kegiatan – kegiatannya meminta kemampuan bekerja yang maksimal dari pelaksana – pelaksanaannya.
f. Pelaksanaan birokrasi berdasarkan ketentuan umum yang lansung atau kurang langsung, sempurna atau kurang sempurna, semuanya dapat di pelajari.

Lima unsur yang terdapat dalam birokrasi:
a. Organisasi
Cara mengumpulkan tenaga dan membagi – bagikan kekuasaan dan wewenang ada dalam organisasi. Maka dalam organisasi ada hal berikut.
 Penguasa dan mereka yang di kuasai
 Adanya hierarki, urutan – urutan kekuasaan secara vertical, bertingkat dari atas ke bawah.
 Adanya pembagian tugas horizontal, pembagian tugas antara beberapa bagian, yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang setingkat atau sederajat.
 Ada suatu kelompok social.
Pada dasarnya organisasi yang di terangkan Weber dalam teori birokrasinya adalah organisasi legal formal tanpa menyinggung organisasi informal.
b. Pengerahan tenaga
Pengaturan tenaga – tenaga secara organisatoris untuk melaksanakan suatu kerja tertentu, baik tenaga kasar maupun tenaga ahli, meliputi tenaga – tenaga fisik yang mengandalkan pada keterampilan, tenaga, dan juga tenaga – tenaga non fisik yang lebih mempergunakan tenaga pikiran.
c. Terus – menerus
Pengarahan tenaga kerja harus berjalan terus – menerus, tujuannya berbeda – beda sesuai jenis organisasi.
d. Sifatnya teratur
Di samping ada peraturan – peraturan formal, perlu juga adanya disiplin kerja, yaitu ketaatan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang telah di tentukan.
e. Ada tujuan
Apabila suatu birokrasi telah mempunyai tujuan tertentu, maka birokrasi tersebut tidak boleh menyimpang dari tujuan semula.

2. Patologi birokasi di Negara berkembang
Menurut Heady (dalam kartasasmita, 2001), ada lima cirri patologi birokrasi di Negara – Negara berkembang, antara lain:
I. Pola dasar (basic pattern) birokrasi bersifat jiplakan (imitative), bukan asli (indigeneous).
II. Birokrasi di Negara berkembang kekurangan (deficient) sumber daya manusia terampil. Kekurangannya bukan masalah jumlah, tapi kualitas.
III. Birokrasi lebih berorientasi kepada hal – hal lain dari pada mengarah kepada yang benar – benar menghasilkan (production directed). Dengan kata lain, birokrasi lebih berusaha mewujudkan tujuan pribadinya di bandingkan pencapaian sasaran program.
IV. Adanya kesenjangan yang lebar antara apa yang dinyatakan atau yang hendak di tampilkan dengan kenyataan (discrehency between form a reality).
V. Birokrasi di Negara berkembang sering kali bersifat “otonom”, artinya bebas dari proses politik dan pengawasan masyarakat. Cirri ini merupakan warisan administrasi colonial yang memerintah secara absolute, atau sikap sikap fiodal dalam zaman colonial yang terus hidup dan berlanjut setelah merdeka.
3. Birokrasi di Indonesia
Lance Castles dalam suatu uraian tentang pengertian birokrasi di Indonesia mengemukakan bahwa, birokrasi yang di maksud orang – orang mengkaji yang menjalankan fungsi – fungsi pemerintah, tentu saja termasuk di dalamnya adalah pejabat tentara dan birokrasi militer.
Dalam kontek Indonesia yang di maksud birokasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas – tugas Negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah departemen dan lembaga – lembaga nodepartemen.
Berdasarkan tugas pokok atau misi yang mendasari suatu organisasi birokrasi, dapat di bedakan menjadi 3:
• Birokrasi pemerintah umum, rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas- tugas pemerintahan umum, termasuk pemeliharaan ketertiban dan keamanan, dari tingkat pusat sampai ke daerah, seperti propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.
• Birokrasi pembagunan, oranisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang sector yang khusus guna mencapai sebuah tujuan pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan dan industry.
• Birokrasi pelayanan, unit organisasi pemerintahan yang pada hakikatnya merupakan bagian atau berhubungan dengan masyarakat.
4. Segi positif dan negative dalam birokrasi
5. Pembangunan budaya birokrasi


B. Rekrutmen Politik
1. Pengertian rekrutmen politik
Menurut Ramlan Surbakti (2003), rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam system politik pada umumnya dan system pemerintahan pada khususnya.
2. Bentuk – bentuk atau system rekrutmen politik
Beberapa system perekrutan dalam rekrutmen politik, menurut Philip Althoff dan Michael Rush:
a. Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan
Bentuk ini merupakan bentuk yang paling umum digunakan, biasanya di lakukan untuk mengisi jabatan – jabatan birokrasi dan administrasi.
b. Seleksi melalui penyortiran
Salah satu metode tertua yang diperguakan untuk memperkokoh kedudukan pemimpin politik adalah dengan penyortiran atau penarikan undian.
c. Seleksi melalui rotasi atau giliran
Suatau metodde yang sama , yang di buwat untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi – posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu.
d. Seleksi melalui perebutan kekuasaan
Umumnya terdapat pada system politik adalah perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan atau mengancamkan kekerasan.
e. Seleksi dengan cara patronage
Merupakan dari suatu system penyuapan dan system korupsi yang rumit, yang memasuki banyak bidang kehidupan masyarakat di Inggris.
f. Seleksi dengan memunculkan pemimpin – pemimmpin alamiah
Berlawanan dengan patronage, peristiwa ini lebih merupakan pembenaran kasar terhadap kekuasaan aristokratis.
g. Seleksi melalui koopsi
Suatu metode yang lebih terbatas di mana pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe – tipe pemimpin tertentu.
Untuk melakukan pemilu guna menentukan seseorang menjadi pejabat Negara dapat di tempuh dengan dua alternatife:
• Pemilihan secara langsung, para pemilih melakukan pemilihan peserta yang di sukai.
• Pemilihan tidak langsung, para pemilih melakukan peilihan orang – orang untuk menjadi anggota suatu lembaga kenegaraan yang memiliki wewenang untuk memilih orang yang akan menjadi pejabat Negara.
Dua mekanisme pemilihan perwakilan rakyat:
• System pemilihan organis, mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat melalui penganggkatan.
• System pemilihan mekanis, system ini sering juga di sebut pemilu.
Dengan adanya system pemilihan mekanis inilah, maka di kenal adanya dua system pemilihan umum:
I. System pemilihan distrik.
II. System pemilian proposional.